Defisit APBN 2022 4,85 Persen, Pembiayaan Non-utang dan SBN Ritel Jadi Andalan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menjaga pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022 secara hati-hati.

Pasalnya, ada beberapa dinamika global yang perlu diwaspadai pada tahun depan, misalnya inflasi tinggi, tapering The Fed, serta pergerakan harga komoditas.

Di sisi lain, perekonomian Amerika Serikat dan Cina juga diperkirakan akan menghadapi tekanan akibat dinamika-dinamika tadi. “Karena itu target dan timing lelang surat berharga negara akan dilakukan hati-hati sesuai dinamika pasar,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin, 29 November 2021.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengoptimalisasi penerbitan SBN ritel untuk memperkuat investor ritel di Indonesia. Pemerintah juga akan mengandalkan sumber pebiayaan seperti saldo kas BLU, saldo anggaran lebih atau SAL, serta sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa.

“Tentu kita akan terus melakukan koordinasi dengan BI dan otoritas terkait,” ujar Sri Mulyani. Seperti diketahui, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar 4,85 persen dari PDB pada APBN 2022.

Dari keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp 2.714,2 triliun, dialokasikan sebesar Rp945,8 triliun kepada 82 kementerian dan lembaga, serta sebesar Rp 769,6 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Presiden Joko Widodo sebelumnya berharap pimpinan kementerian dan lembaga terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga, serta menggunakan anggaran sesuai skala prioritas. Termasuk, melakukan penyesuaian otomatis guna mengantisipasi ketidakpastian di 2022.

Kepada para Kepala Daerah beserta seluruh aparat pendukung, presiden berharap agar senantiasa bersama-sama memperkuat pengendalian pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing.

CAESAR AKBAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.